You are on page 1of 20

PANDUAN

PENILAIAN KINERJA
KETUA PROGRAM STUDI/KEAHLIAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN/MADRASAH
ALIYAH KEJURUAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
BADAN PENGEMBANGAN SDM PENDIDIKAN DAN PENJAMINAN
MUTU PENDIDIKAN
J A K A R T A
2011

1
KATA PENGANTAR

Dalam rangka mewujudkan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah yang
profesional, Kementerian Pendidikan Nasional telah mengeluarkan kebijakan
terkait dengan Penilaian Kinerja Pengawas Sekolah dan Penilaian Kinerja Guru
yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah,
Kepala Laboratorium/Bengkel, Kepala Perpustakaan dan Ketua Program Studi.

Penilaian kinerja dimaksudkan untuk menjaga profesionalitas dalam
melaksanakan tugasnya, disamping itu juga berdampak pada pembinaan karir,
peningkatan kompetensi, dan pemberian tunjangan profesi pengawas sekolah dan
guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah, Wakil Kepala
Sekolah, Kepala Laboratorium/Bengkel, Kepala Perputakaan dan Ketua Program
Studi.

Untuk mempersiapkan pelaksanaan penilaian kinerja yang akan efektif pada 1
Januari 2013, perlu dilakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada seluruh
unsur di lingkungan Kementerian Pendidikan Nasional dan pemangku
kepentingan pendidikan di tingkat daerah serta pengawas sekolah, kepala sekolah,
dan guru senior yang akan menjadi tim penilaian kinerja.

Pedoman Penilaian Kinerja ini disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan
penilaian kinerja guru dengan tugas tambahan sebagai kepala
laboratorium/bengkel sekolah/madrasah. Ucapan terima kasih disampaikan
kepada Tim Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Penjaminan Mutu Pendidikan yang
telah menerbitkan Instrumen Penilaian Kinerja dan buku Pedoman Penilaian
Kinerja ini. Semoga buku ini dapat menjadi sumber acuan bagi semua pihak yang
terkait dalam pelaksanaan penilaian kinerja guru yang memiliki tugas tambahan
sebagai kepala laboratorium/bengkel sekolah/madrasah.

Kepala Badan PSDMP dan PMP

Prof. Dr. Syawal Gultom

1
NIP. 1962020319870311002

2
DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Landasan Hukum 1
C. Tujuan 2
BAB II PENILAIAN KINERJA KETUA PROGRAM KEAHLIAN 3
A. Pengertian Penilaian Kinerja 3
B. Uraian Pekerjaan Ketua Program Keahlian 4
C. Acuan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian 4
D. Syarat Sistem PK Ketua Program Keahlian 7
E. Prinsip-prinsip Penilaian 8
F. Petugas Penilai Kinerja 8
G. Instrumen Penilaian Kinerja 9
H. Teknik Pengumpulan Data Dan Informasi 9
I. Perhitungan Skor Dan Nilai Akhir 10
J. Hasil Yang Diharapkan 10
BAB III MEKANISME PENILAIAN KINERJA KETUA
11
PROGRAM KEAHLIAN
A. Alur Kegiatan Penilaian 11
B. Penentuan Nilai Akhir 12
C. Tahap Pemberian Nilai 13
BAB IV PENUTUP 16

3
BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang termasuk bidang
pendidikan, menuntut setiap pelaku di bidang pendidikan harus memiliki
profesionalisme yang tinggi. Masyarakat pendidikan harus mampu
melihat dan mengkaji serta menindak-lanjuti berbagai perubahan yang
terjadi pada abad ini. Perubahan yang terjadi diantaranya ditandai
dengan: globalisasi dan otonomi pengelolaan pendidikan dengan segala
dampak ekonomi-politik maupun psikologisnya. Tuntutan perubahan
tersebut menuntut ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas
pada setiap jenjang pendidikan dan profesi yang juga memberikan
konsekuensi untuk memberikan layanan pendidikan yang lebih baik dan
bermutu bagi masyarakat.
Pendidikan yang bermutu akan dapat dicapai melalui pencapaian 8
(delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada satuan pendidikan.
Program keahlian sebagai sebuah unit kerja internal sekolah memerlukan
pengelolaan yang baik sehingga proses pembelajaran dapat berjalan
sesuai dengan hasil yang diinginkan. Setiap sekolah/madrasah yang
memiliki program keahlian seharusnya memiliki juga tenaga pengelolanya
yang kompeten. Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
dapat menunjuk guru untuk menjadi ketua program keahlian sebagai
tugas tambahan yang dapat dihargai angka kreditnya untuk kenaikan
pangkat.

B. Landasan Hukum
Tugas guru sebagai PNS dan guru dengan tugas tambahan sebagai
ketua program keahlian ini telah diatur berdasarkan:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974
tentang Pokok-pokok Kepegawaian

1
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan
Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun
1979 tentang Jabatan Fungsional PNS
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun
1994 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan PNS
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun
Jabatan Fungsional PNS
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007
tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya
12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala
Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor
14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan
Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

A. Tujuan
Tujuan penilaian kinerja ketua program keahlian adalah:
1. Mendapatkan gambaran umum tentang tingkat kinerja ketua
program keahlian.
2. Mengidentifikasi kesesuaian antara kinerja ketua program
keahlian dengan uraian tugasnya.

2
BAB II
PENILAIAN KINERJA
KETUA PROGRAM KEAHLIAN

A. Pengertian Penilaian Kinerja
Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan
interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan.
Dengan demikian, dalam setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah
pengambilan keputusan. Penilaian kinerja ketua program keahlian tidak
hanya berkisar pada aspek karakter individu melainkan juga pada hal-hal
yang menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapainya seperti
kualitas, kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja, dan sebagainya. Apa
yang terjadi dan dikerjakan ketua program keahlian merupakan sebuah
proses pengolahan input menjadi output tertentu. Atas dasar itu, terdapat
tiga komponen penilaian kinerja ketua program keahlian, yakni:
1. penilaian input, yaitu kemampuan atau kompetensi yang dimiliki
dalam melakukan pekerjaannya. Orientasi penilaian input
difokuskan pada karakteristik individu sebagai objek penilaian
dalam hal ini adalah komitmen ketua program keahlian terhadap
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Komitmen tersebut
merupakan refleksi dari kompetensi kepribadian dan kompetensi
sosial kepala sekolah.
2. penilaian proses, yaitu penilaian terhadap prosedur pelaksanaan
pekerjaan. Orientasi pada penilaian proses difokuskan kepada
perilaku ketua program keahlian dalam melaksanakan tugas pokok
fungsi dan tanggung jawabnya, yakni melaksanakan fungsi
manajerial dan fungsi supervisi.
3. penilaian output, yaitu penilaian terhadap hasil kerja yang dicapai
dari pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawabnya.
Orientasi pada output dilihat dari perubahan kinerja sekolah
terutama kinerja guru dan staf sekolah lain yang dipimpinnya.

3
B. Uraian Pekerjaan Ketua Program Keahlian
1. Merencanakan kegiatan tahunan pada lingkup program keahlian.
2. Merencanakan pengembangan program keahlian
3. Mengelola pembelajaran pada lingkup program keahlian
4. Mengelola sumber daya manusia yang meliputi guru, kepala
bengkel/ sanggar/ laboratorium dan teknisi/ laboran pada lingkup
program keahlian
5. Mengelola sarana dan prasarana bengkel/sanggar/laboratorium
pada lingkup program keahlian
6. Mengelola keuangan program keahlian sesuai dengan prinsip
pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
7. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pada lingkup program
keahlian
8. Menyusun laporan kegiatan lingkup program keahlian

C. Acuan Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian
1. Aspek Kepribadian: 6 kriteria kinerja
2. Aspek Sosial: 4 kriteria kinerja
3. Aspek Perencanaan: 5 kriteria kinerja
4. Aspek Pengelolaan Pembelajaran: 6 kriteria kinerja
5. Aspek Pengelolaan Sumber Daya Manusia: 4 kriteria kinerja
6. Aspek Pengelolaan Sarana dan Prasarana: 4 kriteria kinerja
7. Aspek Pengelolaan Keuangan: 4 kriteria kinerja
8. Aspek Evaluasi dan Pelaporan: 4 kriteria kinerja
TOTAL : 37 KRITERIA KINERJA

4
Tabel 1. Penilaian Kinerja Ketua Program Keahlian

ASPEK KRITERIA
1. Kepribadian 1. Berperilaku arif dalam bertindak dan
memecahkan masalah
2. Berperilaku jujur atas semua informasi
kedinasan
3. Menunjukkan kemandirian dalam bekerja
dibidangnya
4. Menunjukkan rasa percaya diri atas
keputusan yang diambil
5. Bertindak secara konsisten sesuai
dengan norma agama, hukum, sosial,
dan budaya nasional Indonesia
6. Berperilaku disiplin atas waktu dan
aturan
2. Sosial 1. Menyadari kekuatan dan kelemahan baik
diri maupun stafnya
2. Memiliki wawasan tentang pihak lain
yang dapat diajak kerjasama
3. Bekerjasama dengan berbagai pihak
secara efektif
4. Berkomunikasi dengan berbagai pihak
secara santun, empatik, dan efektif
3. Perencanaan 1. Menyusun rencana kegiatan tahunan
lingkup program keahlian pada format
yang telah disediakan oleh sekolah
2. Menyusun kebutuhan alat dan bahan
praktik pada lingkup program keahlian
pada format yang telah disediakan oleh
sekolah
3. Melibatkan guru lain dalam menyusun
rencana kegiatan tahunan pada lingkup
program keahlian
4. Dalam rencana kegiatan tahunan
terkandung unsur pengembangan
program keahlian
5. Menganalisis ketercapaian rencana
kegiatan tahunan lingkup program
keahlian pada format yang telah
disediakan oleh sekolah

5
ASPEK KRITERIA
4. Pengelolaan 1. Mengkoordinasikan kegiatan
Pembelajaran pengembangan kurikulum seperti
menyusun silabus dan RPP pada lingkup
program/ kompetensi keahlian
2. Mengkoordinasikan kegiatan
pembelajaran dalam rangka menciptakan
iklim kerja yang kondusif.
3. Menyediakan media presentasi dengan
menggunakan komputer dan digital
projector
4. Memotivasi peserta didik dalam
pembelajaran dan pengembangan
kapasitas peserta didik.
5. Mengkoordinasikan kegiatan peserta
didik dalam pembelajaran dan
pengembangan kapasitas peserta didik.
5. Pengelolaan Sumber 1. Menyusun jadwal mengajar guru pada
Daya Manusia lingkup program keahlian
2. Melakukan pembagian tugas kepala
bengkel/sanggar/ laboratorium dan atau
teknisi/laboran pada lingkup program
keahlian
3. Memberikan motivasi positif kepada guru,
kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium
dan teknisi/laboran dalam melaksanakan
tugasnya.
4. Melakukan koordinasi kegiatan guru,
kepala bengkel/ sanggar/ laboratorium
dan teknisi/ laboran dalam melaksanakan
tugasnya.
6. Pengelolaan Sarana dan 1. Menyusun jadwal penggunaan
Prasarana bengkel/sanggar/ laboratorium pada
lingkup program keahlian
2. Memiliki perangkat adminsitrasi
pengelolaan sarana dan prasarana
bengkel/sanggar/laboratorium dalam
rangka tertib administrasi sarana dan
prasarana.
3. Mengkoordinasikan pemeliharaan kondisi
sarana dan prasarana bengkel/ sanggar/
laboratorium dengan kepala bengkel/
sanggar/laboratorium dan atau
teknisi/laboran
4. Mengkoordinasikan kebersihan ruangan,
gedung dan halaman dengan petugas

6
ASPEK KRITERIA
kebersihan
7. Pengelolaan Keuangan 1. Memiliki rencana anggaran dan belanja
program keahlian
2. Memiliki perangkat administrasi
keuangan lingkup program keahlian.
3. Menggunakan dana secara efektif dan
efisien untuk kegiatan dan kemajuan
program keahlian yang diampunya.
4. Mendelegasikan pengelolaan keuangan
kepada bendahara
8. Evaluasi dan Pelaporan 1. Memantau pelaksanaan kegiatan
pembelajaran pada lingkup programi
keahlian
2. Memantau ketersediaan dan kondisi alat
dan bahan praktikum
3. Menyusun laporan keuangan pada
lingkup program keahlian
4. Menyusun laporan kegiatan tahunan
pada lingkup program keahlian

D. Syarat Sistem PK Ketua Program Keahlian
Persyaratan penting dalam sistem PK Ketua program keahlian
adalah:
1. Valid, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan valid bila
aspek yang dinilai benar‐benar mengukur komponen‐komponen
tugas ketua program keahlian.
2. Reliabel, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan reliabel
atau mempunyai tingkat kepercayaan tinggi jika proses yang
dilakukan memberikan hasil yang sama untuk seorang guru yang
dinilai kinerjanya oleh siapapun dan kapan pun.
3. Praktis, Sistem PK Ketua program keahlian dikatakan praktis
bila dapat dilakukan oleh siapapun dengan relatif mudah, dengan
tingkat validitas dan reliabilitas yang sama dalam semua kondisi
tanpa memerlukan persyaratan tambahan.

7
E. Prinsip-prinsip Penilaian
Penilaian kinerja bagi guru yang diberi tugas sebagai ketua
program keahlian harus mengikuti prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif, penilaian kinerja dilaksanakan sesuai dengan kondisi
yang sebenarnya pada saat guru melaksanakan tugas sebagai
ketua program keahlian. Untuk menjaga objektivitas penilaian,
maka dalam proses penilaian dilakukan pendekatan check,
recheck dan cross-check

2. Akuntabel, proses dan hasil penilaian harus dapat
dipertanggung-jawabkan kepada guru yang diberi tugas sebagai
ketua program keahlian, maupun kepada pihak-pihak yang
berkepentingan dengan penilaian kinerja tersebut.

3. Transparan, proses maupun hasil penilaian kinerja dapat
diketahui oleh guru yang dinilai sebagai umpan balik dan
pembinaan karir.

4. Rahasia, penilaian kinerja guru hanya untuk guru yang dinilai.
Oleh karena itu, instrumen, catatan dan hasil penilaian hanya
diketahui oleh penilai maupun guru yang dinilai atau pihak-pihak
lain yang berkepentingan untuk pembinaan kinerja guru lebih
lanjut.

F. Petugas Penilai Kinerja
1. Unsur Petugas

Petugas penilaian kinerja ketua program keahlian dapat secara
individu atau berbentuk tim yang terdiri atas Kepala sekolah dan
atau Wakil kasek. Bidang sarana/prasarana dan atau Wakil
Kepala sekolah lingkup sekolah yang ditunjuk.

2. Persyaratan

Petugas penilai adalah orang yang kompeten yang telah
ditugaskan dengan surat tugas dari kepala sekolah serta telah
mengikuti pembekalan/pelatihan penilaian.

8
3. Kewajiban dan Wewenang

Setiap petugas wajib:
b. Memberikan penilaian, secara objektif berbasis bukti.
c. Berkoordinasi dengan pihak terkait.
d. Menghitung hasil penilaian dan membuat laporan.

G. Instrumen Penilaian Kinerja
Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh
data dan informasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat
kinerja ketua program keahlian yang sebenarnya sebagai bahan
pertimbangan tindak lanjut yang akan diputuskan oleh kepala
sekolah. Oleh karena itu, sifat dari instrumen penilaian kinerja
adalah penilaian terhadap ketua program keahlian sesuai dengan
kriteria/kompetensi yang telah ditetapkan untuk menjadi ketua
program keahlian. Data dan informasi yang dikumpul kan dan
dinilai telah tertuang dalam instrumen penilaian kinerja.

H. Teknik Pengumpulan Data Dan Informasi
Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui beberapa
cara agar mendapatkan penilaian yang objektif yaitu:
1. Observasi
Dilakukan dengan cara mengamati hal yang positif dan hal yang
negatif terkait tugas ketua program keahlian.

2. Wawancara
Dilakukan dengan mewawancarai sumber-sumber yang relevan,
antara lain kepala sekolah, wakasek, guru dan siswa dan staf
tata usaha yang terkait.
3. Studi Dokumen
Dilakukan dengan cara menelaah dokumen-dokumen dan catatan
yang ada kaitannya dengan pengelolaan ketua program keahlian
sesuai dengan standar.

9
I. Perhitungan Skor Dan Nilai Akhir
1. Rumus Perhitungan

Nilai Kinerja Ketua Program Keahlian

JNK
NK = --------- X 100 =
37

Keterangan:
NK = Nilai Kinerja (NK1+NK2+NK3+NK4+NK5+NK6+NK7+NK8)
JNK = Jumlah Nilai tiap Kompetensi

Contoh:

3+4+4+2+4+4+3+2 26
NK= --------------------------- X 100= ------- X 100= 70,27 (Cukup)
37 37

2. Klasifikasi Nilai Akhir
Nilai akhir (NA) yang telah dihitung diklasifikasikan sebagai berikut:

No Klasifikasi Nilai Akhir Kinerja
1 Amat baik 91 – 100
2 Baik 76 – 90
3 Cukup 61 – 75
4 Sedang 51 – 60
5 Kurang 0 – 50

J. Hasil Yang Diharapkan
1. Nilai akhir hasil penilaian kinerja ketua program keahlian
2. Data kinerja ketua program keahlian.

10
BAB III
MEKANISME PENILAIAN KINERJA
KETUA PROGRAM KEAHLIAN

A. Alur Kegiatan Penilaian
Penilaian kinerja dilakukan dalam rangka untuk memperoleh data dan
informasi tertentu yang dibutuhkan dalam rangka melihat kinerja ketua
program keahlian sekolah yang sebenarnya sebagai bahan pertimbangan
tindak lanjut yang akan diputuskan oleh kepala sekolah. Selain instrumen
penilaian kinerja yang telah disusun baik, maka proses penilaian juga
perlu dilakukan dengan lancar dan baik pula.
Untuk memperlancar proses penilaian kenerja guru yang mendapat
tugas tambahan sebagai ketua program keahlian sekolah, perlu dilakukan
secara terprogram dan sistemik. Oleh sebab itu semua proses kegiatan
penilaian dapat disusun alur atau tahapan kegiatan sebagai berikut:

PERSIAPAN PELAKSANAAN PELAPORAN TINDAK
LANJUT

Penentuan petugas penilaian kinerjaPemberitahuan kepada Kepala SekolahPembahasan
Membuat laporan
hasil penilaian kinerja kepala program/ kompet
Temu awal
Pembekalan petugas penilaian kinerja Rekomendasi
Observasi, wawancara, dan studi dokumen
kepala sekolah tentang status jabatan ketua program/ kompetensi keahlian

Penetapan tempat, waktu dan metode pengumpulan
Temu akhir data
Pengolahan data nilai

11
B. Penentuan Nilai Akhir
Pada prinsipnya, hasil penilaian merupakan kewenangan profesional
dari Tim Penilai. Namun demikian, sesuai dengan prinsip transparansi,
Tim Penilai perlu mengonfirmasi hasil penilaian dengan ketua program
keahlian yang dinilai dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Penilai menyampaikan hasil penilaian kepada ketua program
keahlian yang bersangkutan disertai berita acara dan semua
catatan bukti-bukti yang terekam dalam proses penilaian.
2. Ketua program keahlian yang dinilai mempelajari Berita Acara
Penilaian berikut semua catatan bukti-bukti yang disampaikan oleh
Tim Penilai.
3. Apabila diperlukan, ketua program keahlian dapat meminta
penjelasan hasil penilaian kepada penilai atau memberikan
penjelasan atau bukti tambahan.
4. Apabila menyetujui hasil penilaian, ketua program keahlian yang
dinilai membuat pernyataan persetujuan dengan menandatangani
instrumen penilaian.
5. Dalam hal tidak menyetujui hasil penilaian Tim Penilai, ketua
program keahlian yang dinilai dapat mengajukan keberatan yang
disertai penjelasan dan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya itu
kepada Penilai.
6. Tim Penilai membahas keberatan yang diajukan oleh kepala
sekolah yang dinilai dan mengkaji secara mendalam penjelasan
dan bukti-bukti yang menyertai keberatan tersebut.
7. Tim Penilai dapat mengubah hasil penilaian apabila dipandang
bahwa penjelasan dan bukti-bukti yang menyertai keberatan
tersebut dapat diterima.
8. Dalam hal tidak dicapai kesepakatan antara Tim Penilai dan ketua
program studi yang dinilai terhadap hasil penilaian, hasil penilaian
akhir ditetapkan berdasarkan hasil penilaian penilai disertai cacatan
ketidaksetujuan ketua program keahlian yang bersangkutan.

12
C. Tahap Pemberian Nilai
1. Penilaian
Penilaian Kinerja ketua program keahlian dilaksanakan oleh
seorang penilai (Kepala Sekolah) yang telah mendapatkan sertifikat
sebagai penilai atau assesor. Penilaian dilakukan dengan cara
memberikan skor pada setiap kriteria berdasarkan kelengkapan dan
keabsahan bukti yang releven dan teridentifikasi.

a) Bukti-bukti dapat berupa data, dokumen, kondisi lingkungan fisik
sekolah, perilaku dan budaya, dan lain-lain yang dapat diidentifikasi
oleh Penilai melalui pengkajian, pengamatan, dan penggalian
informasi dari pihak-pihak yang terkait di sekolah seperti guru,
pegawai, komite sekolah, dan peserta didik.
b) Penilai harus mencatat semua bukti yang teridentifikasi pada
tempat yang disediakan pada setiap kriteria penilaian. Bukti-bukti
yang dimaksud dapat berupa:
(1) bukti yang teramati (tangible evidences) seperti:
(a) dokumen-dokumen tertulis.
(b) kondisi sarana/prasarana (hardware dan/atau software)
dan lingkungan sekolah.
(c) foto, gambar, slide, video.
(d) produk-produk peserta didik.
(2) bukti yang tak teramati (intangible evidences) seperti
(a) sikap dan perilaku ketua program keahlian.
(b) budaya dan iklim sekolah.
Bukti-bukti ini dapat diperoleh melalui pengamatan, wawancara dengan
pemangku kepentingan pendidikan (guru, komite, peserta didik).
Pemberian skor harus didasarkan kepada catatan hasil pengamatan
dan pemantauan serta bukti-bukti berupa dokumen lain yang dikumpulkan
selama proses penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah. Pemberian
nilai untuk setiap kompetensi dilakukan dengan tahapan angka 4, 3, 2,
atau 1 dengan ketentuan sebagai berikut:

13
(1) skor 4 diberikan apabila ketua program keahlian mampu
menunjukkan bukti‐bukti yang lengkap dan sangat
meyakinkan bahwa ketua program keahlian yang
bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria
komponen yang dinilai.
(2) skor 3 diberikan apabila ketua program keahlian mampu
menunjukkan bukti‐bukti yang lengkap dan cukup
meyakinkan bahwa ketua program keahlian yang
bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap kriteria
komponen yang dinilai.
(3) skor 2 diberikan apabila ketua program keahlian menunjukkan
bukti‐bukti yang kurang lengkap dan cukup meyakinkan
bahwa yang bersangkutan berkinerja sesuai dengan setiap
kriteria komponen yang dinilai.
(4) skor 1 diberikan apabila ditemukan bukti yang sangat
terbatas dan kurang meyakinkan atau tidak ditemukan bukti
bahwa ketua program keahlian yang bersangkutan berkinerja
sesuai dengan setiap kriteria komponen yang dinilai.
2. Pernyataan Keberatan terhadap Hasil Penilaian
Keputusan penilai terbuka untuk diverifikasi. Ketua program
keahlian yang dinilai dapat mengajukan keberatan terhadap hasil
penilaian tersebut. Keberatan disampaikan kepada pihak-pihak terkait
(Organisasi Profesi). Selanjutnya Organisasi profesi yang menangani
penilaian akan menunjuk seseorang yang tepat untuk bertindak sebagai
moderator. Dalam hal ini, moderator dapat mengulang pelaksanaan
penilaian kinerja ketua program keahlian untuk kompetensi tertentu yang
tidak disepakati atau mengulang penilaian kinerja secara menyeluruh.
Pengajuan usul penilaian ulang harus dicatat dalam laporan akhir. Dalam
kasus ini, nilai penilaian kinerja ketua program keahlian dari moderator
digunakan sebagai hasil akhir penilaian kinerja ketua program
keahlian. Penilaian ulang hanya dapat dilakukan satu kali dan
moderator hanya bekerja untuk kasus penilaian tersebut.

14
3. Tahap pelaporan
Setelah nilai penilaian kinerja ketua program keahlian diperoleh, penilai
wajib melaporkan hasil penilaian kinerja ketua program keahlian kepada
pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti hasil penilaian kinerja ketua
program keahlian tersebut.
Adapun sistematika laporan adalah sebagai berikut
1. Cover
2. Kata pengantar
3. Daftar Isi
4. Bab 1 Pendahuluan
a. Latar Belakang
b. Dasar Hukum
c. Tujuan
5. Bab II Pelaksanaan Penilain Kinerja Guru
a. Alur Kegiatan Penilaian
b. Sasaran
c. Waktu dan Tempat pelaksanaan
d. Hasil Penilaiain Kinerja guru
6. Bab III Penutup
a. Kesimpulan
b. Rekomendasi
7. Lampiran

15
BAB IV
PENUTUP

Penilaian kinerja ketua program keahlian dilakukan untuk melihat
kinerja ketua program keahlian dalam melaksanakan tugas utamanya.
Dengan demikian diharapkan ketua program keahlian akan mampu
berkontribusi secara optimal dalam upaya peningkatan kualitas
pembelajaran peserta didik dan sekaligus membantu guru dalam
pengembangan karirnya sebagai seorang yang profesional. Dengan
demikian, PK GURU merupakan bagian dari proses untuk meyakinkan
semua pihak bahwa setiap guru adalah seorang yang profesional, dan
peserta didik dapat memperoleh kesempatan terbaik untuk dapat
berkembang sesuai kapasitas masing-masing.

16